ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN PESISIR SECARA TERPADU UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PINRANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengelola Pesisir secara terpadu di Kabupaten Pinrang untuk mewujudkan pembangunan Berwawasn Lingkungan.Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang,dengan melakukan wawancara langsung dengan Pemerintah Kecamatan Lembang, dan Pemerintah Desa Sabbang paru dan Binanga karaeng serta tokoh masyarakat dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriftif - Kualitatif.Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu diwujudkan dalam bentuk Hirarki kebijakan Rencana Pengelolaan Pesisir Kabupaten, yang teraktual pada prioritas kebijakan, namun dalam praktiknya masih ada kebijakan yang belum optimal dalam hal ini RTRW kabupaten pinrang yang perlu di perbaharui serta belum adanya RDTR kawasan pesisir di kabupaten pinrang yang menimbulkan pemerintah kecamatan agak sulit untuk menyusun rencana yang lebih mendetail guna mengelola kawasan pesisir di kabupaten pinrang, khususnya di kecamatan Lembang; (2) Kendala dalam Pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Pinrang adalah belum optimalnya pemahaman terkait Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir sehingga memuncukan ketidaksesuaian Kebijakan dan Regulasi yang ada, dan Belum adanya kebijakan hukum yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan wilayah Pesisir secara Terpadu yang mana membuat beberapa regulasi tumpang tindih dalam pelaksanannya, serta kursngnya partisipasi  masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir