Madani Legal Review

Penanggulangan Tawuran Antar Kampung Di Kecamatan Medan Belawan Oleh Kepolisian Sektor Medan Belawan

Junaidi Lubis, Muhammad Eddy Syahputra, Haris Dermawan, Muhammad Koginta Lubis — Tue, 16 Jun 2026 19:29:30 +0800

Fenomena tauran antar kampung di Kecamatan Medan Belawan telah menjadi isu sosial dan kriminal yang terus-menerus, mengganggu keamanan dan membahayakan keselamatan warga. Ciri khas daerah pesisir dengan populasi yang padat dan perkembangan ekonomi yang rendah menjadi penyebab terjadinya konflik antar kelompok yang terus berlangsung. Kepolisian Sektor Medan Belawan memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban umum melalui berbagai upaya untuk meredam kejahatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Polsek Medan Belawan dalam mengatasi tauran antar kampung serta mengenali berbagai faktor yang menghalangi penegakan hukum dan pencegahan konflik. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kriminologis. Sumber data primer diambil melalui wawancara mendalam dengan penyidik Polsek Medan Belawan, dan juga melakukan peninjauan langsung di lapangan. Proses analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Upaya Polsek Medan Belawan dalam menanggulangi tauran antar kampung menggunakan dua taktik utama, pertama mencegah kejahatan dengan cara mengunjungi masyarakat langsung dengan cara mengumpulkan para tokoh yang ada untuk membangun sinergitas dan membangun kampung yang tertib, aman dan damai tanpa tauran dan melakukan patroli di jam-jam rawan. Kedua, menindak tegas seluruh pelaku yang melakukan tauran dan membahayakan keselamatan masyarakat. Namun dalam hal ini masih ada saja tantangan yang dihadapi, seperti masih ditemukan akun media sosial masyarakat menyebar hasutan. Penanganan tauran antar kampung di Kecamatan Medan Belawan membutuhkan kerja sama semua pihak agar bersinergi mencipatakan suasana yang aman dan damai dalam lingkungan masyarakat.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perundungan (Bullying) di Sekolah Menengah Kejuruan: Analisis Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman

Sulistia Lamatenggo, Salahudin Pakaya, Muh. Amin Dali — Tue, 16 Jun 2026 19:43:17 +0800

Fenomena perundungan (bullying) di sekolah telah banyak diteliti dari perspektif psikologi dan pendidikan, kajian hukum empiris yang secara spesifik mengukur efektivitas penegakan hukum di sekolah vokasi dengan mengintegrasikan dua kerangka teori besar teori Soerjono Soekanto dan sistem hukum Lawrence M. Friedman masih sangat terbatas, khususnya di konteks Indonesia Timur. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis kesenjangan antara law in books dan law in action dalam penanganan perundungan di SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo, serta memetakan hambatan penegakan hukum secara berlapis per aktor. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research) dengan wawancara mendalam terhadap enam informan kunci penyidik Unit PPA Polda Gorontalo, guru BK, dan tenaga pendidik serta studi dokumentasi regulasi dan data kasus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional (UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2012/SPPA, KUHP, dan Permendikbud No. 82 Tahun 2015) telah menyediakan kerangka hukum komprehensif, penegakan di lapangan terhambat oleh silent culture, penyelesaian internal tanpa dokumentasi, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model koordinasi hukum-sekolah berbasis pendekatan restoratif yang dapat diadaptasi untuk konteks sekolah vokasi di kawasan Indonesia Timur.

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyber Sex

Abubakar Sidiq Sengaji, Samsul Arifin — Sat, 20 Jun 2026 09:48:51 +0800

Penelitian disini adalah penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) sebagai bahan hukum primer. Tujuan akhir penelitian ini yakni agar mendeskripsikan serta mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi pelaku tindak pidana cyber sex dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belakangan kejahatan siber semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi, bukan hanya orang dewasa yang lebih cakap dalam memanfaatkan teknologi, akan tetapi anak yang belum dewasa atau di kategorikan masih di bawah umur turut melakukan kejahatan di bidang siber. Salah satu yang marak terjadi ialah kejahatan di bidang kesusilaan (cyber sex) di kalangan anak. Padahal anak adalah faktor utama bagi suatu negara menjadi maju dan berkembang. Cyber sex tidak hanya mengacu pada bersetubuh, namun bisa juga melalui penglihatan, pendengaran, serta merasakan tanpa bersentuhan secara fisik. Intinya bisa digunakan meskipun hanya imajinasi agar kepuasan seksual terpenuhi. Aktifitas ini menjadikan akibat negatif pada perkembangan anak, hal tersebut sering menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pengaturan hukum pidana, anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana, ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 47 KUHP, akan tetapi semenjak berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan KUHP tersebut, dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut didasarkan pada asas hukum “lex specialits derogat legi general” dimana, undang-undang yang khusus mengesampikan undang-undang yang umum dalam pemberlakuanya. Dari ketentuan dalam UU tersebut diatas, anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dimintai pertangunggjawaban pidana sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh anak.